Implementation Of Village-Owned Enterprises (BUMDes) “Bersama Sei Rampah” In Firdaus Village Sei Rampah District Serdang Bedagai Regency
DOI:
https://doi.org/10.61306/ijsl.v1i1.17Keywords:
Village-Owned Enterprises (BUMDes), Firdaus Village, Sei Rampah Sub-DistrictAbstract
The urgency of the establishment of the Village Law is to empower the villagers who make the village able to develop itself with its potential. To achieve national development, the village is a leading government agency that can reach groups that want to be prosperous by forming BUMDes. Strengthening the independence of the village through this law also places the village as the subject of government and development that really departs from the bottom (bottow up). Improving the welfare of villagers against the backdrop of the establishment of strong BUMDes in accordance with the objectives and principles of social justice which is a basic state value in Indonesia. The formulation of the problem that will be the subject of discussion, is: How is the implementation of BUMDes in Firdaus Village? This research is empirical legal research, In this study the authors analyzed primary data and secondary data to review the implementation of Village Owned Enterprises located in Firdaus Village Sei Rampah District Serdang Bedagai Regency. In this study it can be concluded that the implementation of BUMDes has been running quite well which is illustrated by the development of BUMDes from year to year and in line with the awareness of the village community in utilizing the existence of BUMDes.
References
The National Education Department's Center for The Study of Development System Dynamics (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, p. 3
Ridlwan, Zulkarnain, Payung Hukum Pembentukan BUMDes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, 2013, Fakultas Hukum, Universitas Lempung, Lampung, p. 356
Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Journal of Rural and Development, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2014, p. 2.
Hari Fitrianto, Revitalisasi Kelembagaan BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur, Jejaring Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016, p. 922
Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jurnal Modus Volume 28 Nomor 2 Tahun 2016, p. 165.
HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, p. 26.
Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p. 25-26.
Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2015, p.116.
Daftar Penyertaan Modal ke BUMDes “Bersama Sei Rampah” Periode Tahun 2016-2017 yang disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Lukman Nur Hakim selaku Direktur BUMDes “Bersama Sei Rampah” pada hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2020 dengan ditampilkannya Tabel Daftar Penyertaan Modal.
Ricky Sendityan, Politik Hukum Pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016, p. 1
Hasil wawancara dengan Bapak Jamhudi Kepala Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah pada hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2020 divalidasi dengan data yang terdapat pada Daftar Penyertaan Modal ke BUMDes “Bersama Sei Rampah” Periode Tahun 2016-2017 yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Lukman Nur Hakim selaku Direktur BUMDes “Bersama Sei Rampah”
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
